![\"\"](\"https:\/\/ptbet.id\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/T3eAEfFkpoHMqk3Yrzmy89DBI1rsK236HZxG5FD6q6Kh8ebSdutzJF39uTbrFo4psbsvYIP9G7A-1024x576.webp\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nMantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu mengakui pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan energi nasional dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak diambil tanpa perhitungan yang matang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKenaikan harga BBM non-subsidi bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Efeknya dapat merambat ke biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh,\u201d ujar Cornelis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10\/6).<\/p>\n\n\n\n
Cornelis menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan dan dasar pengambilan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan pemahaman yang utuh terkait kebijakan yang diterapkan.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap berbagai dampak lanjutan yang berpotensi muncul, terutama terhadap inflasi, biaya logistik, serta harga barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJangan sampai kenaikan harga BBM memicu kenaikan biaya hidup yang lebih luas. Pemerintah harus hadir untuk memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Kaitkan dengan KEM-PPKF 2027
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis juga menyinggung penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Dokumen tersebut mengusung tema pembangunan nasional \u201cTumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai anggota Banggar DPR RI yang terlibat dalam pembahasan, Cornelis menegaskan tema tersebut harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada angka statistik semata, melainkan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJangan sampai demi mengejar target-target dalam KEM-PPKF 2027, rakyat justru menanggung beban yang semakin berat. Tema \u201cTumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat\u201d harus dimaknai sebagai komitmen untuk menghadirkan pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat, artinya permerintah harus mencari alternatif dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara yang lebih terukur, jangan terus-terusan membebani rakyat\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Cornelis berpandangan bahwa kebijakan energi nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan menjaga pasokan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKebijakan energi harus menjaga keberlanjutan pasokan, tetapi jangan sampai masyarakat yang menanggung beban secara berlebihan. Pertumbuhan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional harus kembali kepada rakyat sebagai penerima manfaat utama,\u201d tutup Cornelis. (*)<\/p>\n\n\n\n